Jusuf Kalla: PBB Dilarang Ikut Campur Kasus Ahok, Kecuali Zakir Naik dan Rizieq?

Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan (katanya) ulama Zakir Naik. Pertemuan itu sempat berlangsung di rumah dinas Wakil Presiden di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada hari Sabtu 4 Maret 2017. Pertemuan tersebut menjadi salah satu pertemuan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh perwakilan pemerintah.




Mengapa tidak pantas? Karena Zakir Naik adalah buronan India dan juga salah satu ulama yang masuk ke daftar hitam beberapa negara. Seperti Rizieq, Zakir Naik tidak berani pulang ke negara asalnya, India. Orang yang disebut ulama ini memiliki banyak kontroversi. Banyak yang mengatakan ia mendukung pergerakan ISIS.

Setiap ceramah yang dilakukan hampir selalu menyudutkan agama tertentu, khususnya agama Kristen. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara ketuhanan, bukan negara agama. Maka kehadiran Zakir Naik di Indonesia saja aneh, semakin aneh ketika ia diterima oleh Jusuf Kalla yang adalah wakil presiden NKRI. JK menerima, berkenalan dengan Zakir Naik.

Menurut sekretaris Wapres, sambutan JK kepada Zakir Naik tidak boleh dipandang sebagai sambutan kenegaraan, melainkan sambutan sebagai ketua dewan masjid. Padahal kita tahu bahwa Jusuf Kalla tidak bisa dengan mudah begitu saja melepaskan atribut ke-wapres-an nya. Inilah yang menjadi blunder pertama JK di dalam menunjukkan keberpihakannya kepada ajaran Islam garis keras.

Bagaimana logiknya Zakir Naik yang adalah pendukung ISIS, bisa diterima dengan baik di Indonesia, bahkan oleh perwakilan negara? Inikah yang menjadi potret masa depan Indonesia? Kalau memang iya, gawat sekali bukan? JK tentu tahu bahwa Zakir Naik masuk ke daftar pencarian internasional. Ketika banyak negara menolak Zakir Naik, lucunya JK malah menerima kedatangannya.


Kami prihatin atas hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Gubernur Jakarta atas dugaan penistaan melawan Islam. Kami meminta Indonesia untuk meninjau kembali hukum penistaan tersebut,” – Cuitan Dewan HAM PBB di akun Twitter resmi mereka @OHCHRAsia

Luar biasa. Zakir Naik di Indonesia mengadakan berbagai ceramah di kampus-kampus di Indonesia dan berbagai tempat ceramah. Banyak orang nonmuslim yang katanya mendapatkan hidayah, padahal ada banyak orang yang juga mengatakan bahwa proses “pertobatan” tersebut merupakan hoax. Tidak lupa Zakir Naik juga ikut campur di dalam berpendapat mengenai status Ahok.

Belum lama Zakir Naik akhirnya pulang dan menebarkan kontroversi tentang auliya, JK lagi-lagi menebarkan sebuah statement yang tidak terlalu nyaman. JK berkomentar bahwa PBB tidak boleh ikut campur untuk kasus Ahok. Kasus Ahok yang saat ini mendapatkan perhatian dari pihak internasional, direspons oleh Pak JK dengan suudzon.


Pak JK mengatakan bahwa kasus Ahok ini tidak boleh diintervensi oleh komnas PBB. Dia menambahkan, pada prinsipnya setiap keputusan PBB harus berdasarkan hasil sidang paripurna. Sementara dalam hal ini, desakan anggota PBB tersebut bukan keputusan rapat paripurna PBB.


“Tidak boleh ada keputusan satu orang mengatasnamakan PBB, jangan lupa (ada paripurna),” – Jusuf Kalla

Namun di sisi lain kita melihat bagaimana Rizieq justru mencari-cari perlindungan dari komisi Hak Asasi Manusia dari pihak PBB internasional. Seharusnya Pak JK yang sudah tua ini tidak perlu terlalu banyak berbicara mengenai hal ini, karena semakin lama, pandangan perpolitikan pak tua ini semakin terbatas.

Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan apa yang menjadi pandangan JK dalam hal ini. Karena saya pun setuju, jikalau bisa, hukum di Indonesia tidak perlu diintervensi oleh pihak luar. Namun yang menjadi permasalahan serius adalah standar ganda yang dengan jelas ditunjukkan oleh JK.

Mengapa PBB tak boleh intervensi kasus Ahok, sedangkan Zakir Naik dibiarkan begitu saja naik panggung untuk mencampuri urusan Ahok?


“Kalau sudah boleh saling mencampuri urusan hukumnya negara ini, dunia ini bisa menjadi ladang pertentangan,” – Jusuf Kalla.

Pak tua, kami sebagai warga negara Indonesia mohon dengan sangat, di dalam usia senja Anda, silakan tunjukkan sikap negarawan Anda. Jangan sampai di akhir masa pengabdianmu, Anda justru turun dengan kurang terhormat, jika tidak ingin dikatakan “tidak” terhormat. Berlakulah adil, Pak. Kalau mau diam, sekalian diam seperti Pak Dhe Joko Widodo yang tidak intervensi sedikitpun kasus Ahok.

Saya setuju dengan pernyataan Pak JK bahwa jangan sampai urusan Ahok diintervensi oleh pihak asing. Namun kita harus berlaku adil Pak, karena keadilan adalah karakter orang saleh juga, bukan? Mengapa Anda membiarkan Zakir Naik ikut campur di dalam memberikan pandangan terhadap Ahok di ceramahnya? Bagaimana bapak tua ini? Apakah ini adalah bentuk “keberpihakan”? Ternyata cuitan Ernest yang sempat dibully kaum bumi datar memang terbukti benar. Hmm.. Sudah kudungga.

Sumber

Share this post