KEJI!!! Karena Tidak Sehaluan Dalam Berpolitik, Karyawan Koran Sindo Di Pecat Sepihak Oleh HT

Sejumlah aktivis jurnalis mengecam tindakan MNC Group yang memecat puluhan karyawan Koran SIndo di berbagai biro daerah. Ini menjadi sebuah pemandangan yang sebenarnya lumrah terjadi di dalam tubuh para pendukung bukan Ahok.

Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa para Ahokers sudah mulai anarkis di dalam menghina dan mengejek para pendukung bukan Ahok. Dalam hal ini, saya perlu melakukan klarifikasi. Saya sebagai pendukung Ahok memang sering nyinyir, selalu mengkritik dan cenderung pesimis mengenai Anies dan Sandi di dalam memimpin kota Jakarta.

Jelas saja, kapan kita bisa merasakan pembangunan yang begitu pesat, selain di era Jokowi Ahok? Bahkan ada teman saya yang mengatakan bahwa sebenarnya saya memiliki potensi yang jauh lebih besar dari hanya mengkritik Anies dan Sandi.

Namun biarlah kritik mereka tetap menjadi masukan bagi saya. Karena sebelum saya menemukan solusi untuk permasalahan kritik saya, saya tetap akan menuliskan kritik terhadap Anies Sandi, dan para pendukungnya yang terkadang tidak rasional.

Kita tahu bahwa Hary Tanoe bukanlah pendukung Ahok, dan bahkan terang-terangan mendukung Anies. Biarlah mereka hidup di dalam impian mereka dan harapan-harapan kosong mereka. Berharap itu harus kepada Tuhan, bukan Anies Sandi. Hahaha.

Ketua umum Partai Perindo yang juga merupakan bos MNC Group saat ini sedang bermasalah dengan PHK. Apa salahnya PHK? Toh yang di-PHK adalah puluhan orang ‘saja’. Mengapa hal ini mendapatkan sorotan publik? Tidak lain dan tidak bukan, karena ia adalah pendukung Anies. Kita tahu bahwa para pendukung Anies Sandi, banyak yang berurusan dengan hukum.

Lihat saja Rizieq Shihab dengan kasus chat pornonya. Amien Rais yang namanya disebut di dalam pembacaan jaksa KPK. Sandiaga Uno, wakil gubernur terpilih yang terkait dengan kasus dugaan penggelapan tanahnya.Al Khaththath dan Ahmad Dhani dengan dugaan makar. Sebenarnya masih ada beberapa nama yang saya tidak sebut satu per satu.

Pada akhirnya berita terbaru, Hary Tanoe yang sempat tidak rela namanya disebut sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Yulianto karena dugaan mengenai kasus SMS bernada ancaman yang dilakukan oleh bos besar media ini. Maka sekali lagi, ini adalah fakta hukum yang ada.

“Kami mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk turun langsung menangani kasus PHK massal sepihak yang dilakukan MNC Group tersebut,” tulis Ketua Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Sasmito melalui siaran pers pada Kamis, 29 Juni 2017.

Sasmito mendapatkan informasi bahwa sejumlah kantor biro Koran Sindo di daerah ditutup. Penutupan itu terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Medan, Palembang, Manado, dan Makassar. Akibatnya puluhan karyawan termasuk para wartawan yang bekerja mencari penghidupan yang layak di MNC Group dipecat sepihak. Bukan hanya pemecatan, perusahaan anak group milik Hary Tanoe tersebut pun memutasi karyawan dari Koran Sindo ke unit bisnis lain milik MNC Group. Ada apa dengan Koran Sindo?

“Karena kami menganggap bahwa PHK sepihak kepada pekerja media Koran Sindo adalah tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Pengacara publik LBH Pers, Gading Yonggar.

Hary Tanoe yang merupakan bos besar MNC Group, merupakan pendukung Anies Sandi. Kemenangan Anies Sandi di dalam pilkada DKI Jakarta 2017, ternyata membuat majalah Sindo melakukan blunder. Foto Anies Sandi mengenakan pakaian gubernur pun dipampang sebagai cover majalah tersebut. Dirjen Otda mengatakan bahwa mereka belum pantas mengenakan pakaian gubernur DKI Jakarta.



Namun ada suatu hal yang paling dipermasalahkan di dalam ilustrasi gambar tersebut. Topi gubernur dan wakil gubernur terpilih memiliki lambang Garuda yang menoleh ke kiri! Entah apa maksudnya, apakah sengaja atau tidak sengaja, yang pasti ini merupakan penghinaan terhadap lambang negara.

Maka tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa Hary Tanoe merupakan orang yang tidak menghargai Pancasila. Bahkan beberapa majalah Sindo Weekly pun menerbitkan beberapa majalah yang judulnya sangat tendensius dan cenderung tidak masuk akal di dalam kritiknya terhadap pemerintah dan KPK, khususnya Jokowi dan para jajaran menteri. Lihat saja gambar-gambar di bawah ini.



Mengapa Hary Tanoe yang harus bertanggung jawab, dan bukan Pemrednya? Semuanya berhubungan, kesalahan anggota, harus menjadi tanggung jawab kepala. Karena saya sangat percaya dengan kalimat Pak Ahok yang mengatakan “Jika pemimpinnya jujur, bawahannya tidak berani tidak jujur”.

Pada faktanya, memang masih ada oknum-oknum nakal yang pernah bermain-main dengan kebijakan Ahok. Namun kita tahu bahwa Ahok selalu memecat orang-orang yang mencoba bermain curang, dan ia dengan konsisten melakukannya. Hal ini saya anggap sebagai sebuah konsistensi dan sekaligus kesulitan Pak Ahok di dalam memimpin DKI Jakarta, yang membuatnya tidak disukai oleh oknum PNS bajingan.

Kembali ke Hary Tanoe..

Sebenarnya pemecatan puluhan karyawan koran Sindo ini menjadi sebuah refleksi bagi kita. Ketika ada orang-orang yang tidak suka dengan sesuatu yang bersih, transparan dan profesional, tentu mereka cenderung bermasalah dengan hukum. Ini fakta. Setelah Ahmad Dhani hancur karir musik dan politiknya yang sekarang mulai masuk ke dunia kuliner, kita melihat Hary Tanoe yang anak perusahaannya sudah mulai main PHK secara sepihak. Oh.. Ternyata ‘keberpihakan’ yang digadang-gadang, artinya pemecatan sepihak? Hanya Tuhan yang tahu, karena Hary Tanoe pun rasanya tidak tahu.

Betul kan yang saya katakan?

Sumber

Share this post