UNTUK DANA PENDIDIKAN 40,2 MILIAR NYARIS HILANG, PEMIMPIN MACAM APA KALIAN?

Wakil Gubernur alias wagubernur, bukan wahgabener Sandiaga Uno mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta salah melakukan verifikasi alamat Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia alias Himpaudi. Sesuai dengan rancangan anggaran pembelanjaan daerah (RAPBD), pada tahun 2018, Himpaudi akan menerima dana dari Pemprov DKI Jakarta sebesar 40,2 miliar.

Sebenarnya nilai ini tidak terlalu besar, dan asal kita tahu, pada saat Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, ia juga banyak menyediakan dana hibah. Lantas mengapa banyak orang yang sekarang mulai protes kepada Anies Sandi?

Sudah menjadi rutinitas bahwa dana hibah merupakan hal yang lumrah dimasukkan dalam RAPBD untuk direalisasikan, pada tahun berikutnya. Lantas mengapa Anies Sandi terkesan dicibir? Jelas karena ketidakprofesionalan mereka di dalam mengelola. Apalagi dengan 73 anggota TGUPP yang sudah diatur dalam pergub, akan menggodok Jakarta selama lima tahun.

Mengapa kesalahan alamat ini bisa terjadi? Bahkan dengan nilai yang tidak kecil, yakni 40,2 miliar. Himpaudi adalah sebuah himpunan untuk pendidikan anak usia dini. Pendidikan adalah hal yang penting, karena di dalam pendidikan terdapat masa depan. Jika kita ingin masa depan yang baik, tentu kita akan mencarikan pendidikan yang baik untuk anak kita.

Segala bentuk pendidikan di dunia, menjadi sebuah investasi yang sangat besar. Maka banyak sekali negara-negara baik dari maju maupun berkembang, memberikan anggaran yang besar dalam pendidikan. Setiap negara yang maju, paling memikirkan pendidikan. Maka tidak heran jika keuangan yang digunakan untuk mendukung pendidikan sebuah negara, sangatlah besar.

"Ya itu kan salah verifikasi… Nanti itu ditanya langsung dengan Dinas Pendidikan. Jangan saling menyalahkan dulu, kami dapatkan informasinya," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (28/11/2017).

Sandiaga Uno, mungkin sudah terbiasa dengan uang-uang senilai puluhan miliar. Ia sudah terbiasa sebagai pebisnis kelas kakap, dengan harta triliunan. Tentu 40,2 miliar sangat kecil buat dirinya. Namun sekecil apapun di matanya, nilai dana hibah tersebut tidak kecil untuk orang lain. Mungkin saja ia suka bermain-main dan tidak teliti dengan uang sebanyak itu.

Uang yang menurutnya sedikit, yang dapat diperoleh hanya dalam hitungan hari melalui usahanya, atau bahkan merupakan nilai bunga per harinya melalui deposito, tidak sedikit untuk orang lain. Sesedikit apapun uang tersebut, seharusnya Sandiaga Uno tetap harus menjaga marwahnya sebagai wakil gubernur yang mengelola uang rakyat sebaik-baikya. Lagipula, 40,2 miliar itu adalah uang rakyat, mengapa bisa sampai salah verifikasi? Apakah ini bentuk keteledoran, atau bentuk kongkalikong dengan pihak lain?

"Alamatnya tertukar, Dinas Pendidikan sudah cek dan memang tertukar alamatnya," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andriantodi Gedung DPRD DKI Jakarta

Pertanyaannya sederhana, mengapa bisa salah alamat? Memangnya uang itu uang pribadi? Jika uang pribadi dan salah kirim, ya itu resiko bodohmu. Tetapi uang 40,2 miliar ini adalah uang rakyat, yang dimiliki rakyat, dipercaya kepada pemprov untuk mengelola. Namun mengapa bisa sampai tidak dikelola dengan baik?

Pemprov DKI Jakarta di bawah dua badut ini, rasanya mulai tidak mendapatkan kepercayaan rakyat. Lucunya, 58% rakyat Jakarta berhasil ditipu oleh jualan agama dan ancaman. Jualan mayat dan ayat, menjadi andalan para pendukung. Profesionalitas dibuang jauh-jauh, diganti dengan kelucuan yang sangat memboroskan APBD.

Teman saya berkata, jika mau bodoh, ya bodoh saja sendiri, asal jangan mencelakakan orang. Jika mau boros, silakan boros, namun jangan sampai salah alamat dan dianggap aneh-aneh oleh rakyat. Sandiaga Uno rasanya harus belajar dari Ahok, seorang birokrat andal yang benar-benar mengetahui uang mana yang harus dikeluarkan, yang mana yang harus disimpan untuk kebaikan rakyatnya.

"Iya ini juga kantor Himpaudi, mereka numpang alamat di sini… Alamatnya itu RT 009 RW 005 Nomor 25. Nomor memang sama dengan Yayasan di seberang (Assaadah), tapi itu 25C" kata Direktur PT Tegap Mitra Nusantara Irsyad Ma'as.

Akhir kata, jangan sampai Anies Sandi mengorbankan kepercayaan rakyat, hanya karena salah alamat mengirimkan uang 40,2 miliar. Di dalam demokrasi dan era keterbukaan ini, sulit bagi kita untuk tidak diekspos. Bayangkan, masa ingin memanfaatkan anak-anak yang harusnya dididik, sebagai potensi lahan untuk tindak korupsi? Inikah yang dinamakan keberpihakan? Kalian tega, jangan gunakan anak-anak untuk mengeruk keuntungan dan melumat habis APBD!

Betul kan yang saya katakan?

Sumber

Share this post