Janji Jokowi 10 juta Lowongan Pekerjaan Sudah Terpenuhi. Catat Itu Baik-Baik !!

Okey... Prabowo akhirnya maju juga mencalonkan dirinya sebagai calon presiden di Pilpres 2019 ini. Saya mulai mempersiapkan diri juga menghadapi perang FAKTA dan FIKSI dengan mereka. Ini pasti terjadi.

Bagi pendukung Prabowo, menjatuhkan Jokowi adalah strategi dan mengalahkan Jokowi adalah tujuan. Dan bagi kita, pendukung Jokowi, mencerdaskan bangsa dengan mengungkap fakta adalah strategi, dan mempertahankan Jokowi untuk melenggang ke periode kedua adalah tujuan.


Ketika kita berhadapan dengan para kampret yang begitu spontan bilang, "Jokowi pembohong! Janji kampanye dia tidak ada yang terpenuhi!", jujur saja, saya suka pengen marah. Tapi kemudian saya jadi tertawa begitu saya mampu memahami cara pikir mereka. "Ah, ternyata Kampret itu adalah kaum yang tidak bisa move on! 4 tahun seperti sehari buat mereka. seolah semua janji kampanye tidak ada yang terbukti..."

Dan banyak dari pendukung Jokowi tidak siap dengan jawaban, apakah janji-janji itu sudah terpenuhi, sedang berjalan atau bahkan sudah dibatalkan. Padahal Seword sering melansir berita-berita tentang pencapaian Jokowi. Mungkin memang judulnya tidak setelak kalimat yang dijanjikan, tapi, minimal 72 pencapaian dari Jokowi bahkan sudah dibukukan.

Anyway...

Sudah dua artikel yang saya lansir tentang janji Jokowi, yaitu tentang Mobil nasional ESEMKA dan tentang buyback Indosat. Kali ini saya akan membongkar tentang janji kampanye Jokowi tentang penyediaan 10 juta lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

Jujur saja, saya tidak punya data yang kongkrit tentang lapangan pekerjaan ini. Tapi jika kita menelaah setiap program pembangunan infrastruktur Jokowi yang berkesinambungan, penyediaan lapangan pekerjaan ini secara otomatis sudah terpenuhi.

Saya selalu bilang, ketika sebuah Bandara kecil direnovasi menjadi besar, apakah gedung ini tidak membutuhkan atau membuka lowongan pekerjaan? Pasti membuka lowongan pekerjaan. Mulai dari cleaning service (walaupun biasanya out sourching) sampai ke ground staff dan bahkan posisi kepala bagian. Ini semua lowongan pekerjaan. Belum lagi ketika masa pembangunannya, apakah tidak memerlukan para buruh? Pasti memerlukan. Ini baru satu contoh dari pembangunan sebuah bandara.

Silahkan saja dihitung berapa bandara, pelabuhan, kantor-kantor perbatasan, jalan tol, waduk dan bendungan, pembangkit tenaga listrik, ditambah program Padat Karya Tunai, dan lowongan untuk pegawai negeri sipil. Saya yakin jumlaahnya sudah melebihi dari apa yang dijanjikan.

Pertanyaannya, apakah kampret berpikir seperti cara kita, kecebong, berpikir? Mungkin tidak. Bagi mereka, yang namanya lowongan kerja itu mungkin harus diumumkan dikoran-koran atau media-media on line, lalu rakyat berbondong-bondong mengirimkan lamaran, kemudian dites dan disaring serta ditempatkan. Dan seperti itulah yang namanya lowongan pekerjaan. Bodoh !!!


Saya ambil contoh yang terkecil saja....

Ketika saya merencanakan akan membangun sebuah rumah, di dalam Rencana Anggaran Bangunan atau RAB, porsi yang lumayan cukup besar adalah gaji atau upah untuk para tukang. Ini baru membangun satu rumah. Lalu saya melihat dari sisi waktu. Kalau saya mau rumah saya terbangun dengan cepat, misalnya dalam waktu 3 bulan untuk ukuran rumah 500 meter persegi, saya harus mempekerjakan 50 buruh atau bahkan lebih. Tetapi jika saya hanya menemukan 20 buruh saja, maka jangka waktu pembangunan akan berjalan lambat, bisa mencapai 9 bulan.

Sekarang contoh yang saya berikan tadi, kalian kalikan beribu-ribu kali karena massivenya program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi. Dan Jokowi hanya memiliki waktu 5 tahun untuk membangun. Terbayang kah seberapa besar uang yang harus disiapkan??? Ini yang menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia berhutang.

Uraian saya di atas baru menyoroti lapangan pekerjaan dari sisi pembangunan. Belum termasuk peran sektor pendidikan mengalami peningkatan pesat.

Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri menilai saat ini sektor pendidikan mampu menciptakan tenaga kerja dengan keahlian yang mampu bersaing dengan serbuan tenaga kerja asing. Sampai bulan februari 2018, Menaker mengklaim bahwa jumlah pengangguran Indonesia saat ini mencapai 5,5% adalah titik terendah sepanjang sejarah reformasi pemerintahan.

"Selama reformasi pemerintahan, ini adalah poin terendah," ucap Hanif Dhakiri disela kunjungannya di Pekanbaru, Selasa (27/2/2018). Kendati demikian, dia mengatakan bahwa bahwa angka tersebut masih belum maksimal mengingat target yang ingin dicapai pemerintah berada di kisaran 5%.

Sumber

Share this post