Berkedok Amal, Paksa Setor 1 Juta/RT: Bukankah Pernah Janji 1 RW 1 Miliar?

Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, sepertinya tidak henti-hentinya diterpa isu miring. Namun seperti tidak jera, keduanya tetap melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menuai kontroversi dari khalayak. Prinsip mereka kira-kira begini: “Kerjakan saja dulu, nanti kalau mengalami penolakan, tinggal cuci tangan, dengan menyalahkan bawahan,”

Hal itu kelihatan dari bagaimana Anies dan Sandi membersihkan diri setelah kasus pohon plastik yang bernilai Rp. 8,1 miliar itu mencuat ke publik. Baik Anies maupun Sandi menolak bertanggung jawab atas pemasangan pohon plastik tersebut. Anies bahkan menyebut bahwa pemasangan tersebut tidak atas sepengetahuannya sebagai gubernur.

Namun saya meragukan pernyataan mantan Menteri Pendidikan tersebut. Ada proyek bernilai miliaran rupiah gubernur tidak tahu, itu aneh namanya. Atau, mungkinkah Anies menandatangani anggaran proyek yang cukup besar itu tanpa dibacanya terlebih dahulu? Bisa jadi. Tetapi, betapa bodohnya Anies jika dia melakukan itu.

Belum lagi selesai masalah proyek pohon palsu, muncul lagi masalah baru. Ada sebuah surat edaran yang dikeluarkan oleh Lurah Cilandak Barat, Jakarta Selatan, yang beredar luas di media sosial. Surat bertanggal 24 Mei 2018 itu, ditujukan kepada ketua-ketua RT se-Kelurahan Cilandak Barat.

Surat tersebut dikeluarkan berdasarkan Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Gerakan amal sosial Ramadan tahun 2018 (1439 H). Sampai di sini belum ada masalah. Namanya juga gerakan amal. Setiap umat Muslim harus beramal sesuai dengan kemampuannya. Jumlahnya tidak ditentukan, dan bersifat suka rela.

Terlebih-lebih di bulan Ramadan, umat muslim sangat dianjurkan untuk beramal atau bersedekah karena pahalanya berlipat ganda. Beramal adalah bagian dari ibadah. Namun yang menjadikan surat edaran itu menjadi sedikit aneh dan terkesan bersifat memalak adalah adanya pemaksaan jumlah uang yang harus disetorkan.

Berdasarkan Surat Edaran Lurah Cilandak Barat tersebut, kita mengetahui bahwa Gerakan amal sosial Ramadan itu diwujudkan dengan mengumpulkan Dana Bazis Map Gerakan Ramadan kepada warga. Dan dana yang telah terkumpul tersebut, akan disetor ke kantor kelurahan paling lambat tanggal 25 Juli nanti.

Nah, dalam hal ini ada kejanggalan. Atau lebih tepatnya pemaksaan. Ketika mengembalikan Map Gerakan Ramadan tersebut, pihak kelurahan mematok jumlah uang yang harus disetor, yakni minimal Rp. 1.000.000,-. Dan yang lebih mengerikan lagi, jika ternyata Map Gerakan Ramadan itu hilang, akan didenda sebesar Rp. 1.000.000,-.

Amal sifatnya suka rela. Tidak ada pemaksaan di sana. Jadi, tindakan Lurah Cilandak Barat, Agus Gunawan, S.IP, sesungguhnya sudah menyalahi. Surat edaran yang dikeluarkannya tersebut sifatnya sudah pemaksaan. Dan, satu hal lagi yang membuat miris adalah uang pengganti sebesar Rp. 1 juta jika Map Ramadan hilang. Kok mahal amat, ya?

Atau mungkinkah perintah itu turun dari atas, dari gubernur? Karena tidak mungkin seorang bawahan mengambil sebuah keputusan penting tanpa sepengetahuan atasannya. Tapi, jika nanti Anies ditanya tentang polemik itu, mungkin dia akan kembali cuci tangan. Dia mungkin akan berkata, “Saya tidak ada diberitahu. Itu ngawur. Itu ide siapa?”


Tapi terlepas dari pemaksaan tersebut, saya jadi teringat janji manis Anies-Sandi semasa kampanye Pilkada dulu. “1 Miliar 1 RW.” Dengan pemberian bantuan sebesar itu, semestinya warga tidak harus dibebani lagi dengan pungutan ini dan itu. Warga semestinya dibahagiakan tanpa harus dipusingkan dengan berbagai hal-hal aneh.

Dengan begitu gagah dan angkuhnya, Anies dulu berkata bahwa jika rakyat DKI Jakarta memberi mereka kepercayaan untuk memimpin Ibukota, maka mereka akan memberikan bantuan dana sebesar Rp. 1 miliar per RW. Dan bahkan, jika dengan uang itu ternyata tidak cukup untuk memenuhi berbagai proyek di RW, maka dananya akan ditambah.

Para ketua RW di Jakarta sontak melompat kegirangan atas angin surga yang dihembuskan oleh pasangan Anies-Sandi. Imajinasi mereka melayang ke mana-mana. Sama halnya seperti janji rumah dengan DP nol Rupiah. Janji tersebut juga dinanti-nanti oleh seluruh warga dengan begitu antusias.

Namun nyatanya, janji hanya tinggal janji. Program 1 RW 1 Miliar, hingga kini belum nampak seperti apa wujudnya. Mewujudkan program tersebut sama sulitnya dengan mewujudkan program hunian tanpa DP itu. Warganya bukan justru makin bahagia, namun semakin menderita. Kotanya bukan justru lebih maju, namun semakin semrawut. Oh, Anies!!

Sumber

Share this post