Menyindir Diri Sendiri! S. Said Protes Jokowi yang Sering Reshuffle Menteri!

Mengkritik itu ada ilmunya sendiri. Jangan anggap mengkritik itu mudah karena sekadar mengatakan apa yang dianggap salah dari orang lain. Ada banyak variabel lain yang harus dipertimbangkan dalam kritik.

Pertama, kritik itu harus berdasar, kalau tidak malah akan dipatahkan orang lain. Yang kedua, jangan mengkritik sesuatu yang kita sendiri terlibat di dalamnya. Kan lucu, diri sendiri terlibat, eh sekarang malah mengkritik, jadinya malah menyindir diri sendiri.


Itulah yang dilakukan oleh Ferry yang merupakan mantan menteri agraria. Ia mengkritik proses bagi-bagi sertifikat Jokowi yang katanya tidak menyebutkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Atau dengan kata lain, ia tidak terima kalau hanya Jokowi yang menjadi headline.

Padahal sebelum dipecat, nama dia dan Jokowi yang menjadi headline karena bagi-bagi sertifikat tanah adalah tugas kementeriannya, dan dia tidak mengkritik apa-apa pada saat itu.

Ia tidak menyebut pihak-pihak yang terlibat pada saat itu dan sepenuhnya mendukung Jokowi. Sungguh aneh kalau sekarang mengkritik. Hal ini setali tiga uang dengan Sudirman Said, menteri pecatan lain yang gagal move on.

Ia menyebut bahwa dalam kebijakan bagi-bagi sertifikat tanah itu, Jokowi sudah mengambil pekerjaan kelurahan.

Pertanyaan saya simpel, memangnya tidak boleh? Lurah itu kan bagian dari Pemerintah juga, sama dengan bupati, wali kota dan gubernur. Nah, jika Jokowi turun tangan untuk membantu korban gempa NTB dan Palu, apa boleh menyebut Presiden sudah merebut pekerjaan Gubernur NTB dan Walikota Palu?

Kritik yang tidak bermanfaat. Lalu apa ruginya negara ini kalau Jokowi turun langsung dalam program bagi-bagi sertifikat? Kalau mau kritik, kritiklah jika program Pemerintah itu buruk. Buktinya, mereka mengakui juga kalau program bagi-bagi sertifikat itu bagus.

"Mas Ferry mengatakan kalau tugas lurah, camat dipegang Presiden, nomor satu, camat lurah itu kerjanya apa. Kedua Presiden habis waktunya untuk memikirkan mengerjakan hal yang sangat remeh temeh. Tugas pemimpin negara itu mengerjakan yang keseluruhan, komplektivitasnya bagaimana, bagaimana ngatur orang terbaik untuk perform," ujar Sudirman, Kamis (18/10/2018).

Sudirman menambahkan, semestinya Presiden selaku pemimpin tertinggi negara lebih bertugas sebagai konseptor atau yang menyampaikan arahan secara garis besar.

"Jadi kembali ini soal kepemimpinan adalah tahu apa yang harus dikerjakan. Sebagai pimpinan tertinggi negara seharusnya lebih banyak waktu untuk memikirkan konsep bagaimana negara ini jalan," ujar Sudirman.

Betul, tugas Presiden memang memikirkan konsep dan program untuk menjalankan negara ini. Pertanyaannya, apakah Jokowi tidak melakukannya?

Apakah Jokowi hanya mengurusi hal-hal “kecil” saja? Ini yang saya bilang kritikan yang tidak berdasar. Semestinya ia menunjukkan “tugas besar” apa yang diabaikan oleh Jokowi. Jangan hanya menyebut bahwa Presiden itu harus begini dan begitu.

Negara ini berjalan baik, ekonomi terjaga meskipun dolar menguat, berhasil mengharumkan nama bangsa dengan menyelenggarakan 3 event kelas dunia, berbarengan dengan tanggap bencana. Mungkinkah itu semua bisa dilaksanakan dengan baik jika Jokowi hanya mengurusi hal-hal “kecil”.


Sudirman Said hanya tidak mau mengakui kalau Jokowi punya energi yang sangat Prima. Ia bisa mengurus hal-hal besar, tanpa harus meninggalkan “haknya” untuk meninjau ke lapangan semua program-program Pemerintah. Karena kalau hanya berpangku tangan, siapa yang menjamin kalau di lapangan semua program itu terlaksana dengan baik.

Selain soal sertifikat tanah, Sudirman Said pun mempermalukan dirinya sendiri dengan mengkritik kebijakan Pemerintah yang suka gonta-ganti menteri. Terbukti, di artikel-artikel yang memuat kritikan itu, penuh dengan komentar yang menyindiri Sudirman Said. Bagaimana tidak, dia sendiri adalah mantan menteri yang dipecat Jokowi.

Kalau yang mengkritiknya adalah orang lain yang bukan menteri, pasti reponsnya akan wajar-wajar saja. Tetapi kalau mantan menteri, artinya sama saja dengan tidak terima sudah dipecat Presiden. Tentu saja sikap tersebut sangat tidak jantan dan memuakkan. Orang yang dipecat itu mestinya tahu diri, bukannya ribut-ribut tidak terima.

Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno itu berpendapat, bongkar-pasang ini menunjukkan persoalan serius di dalam kabinet kerja.

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengatakan, dalam catatannya, selama 4 tahun menteri di bidang ekonomi diduduki 27 orang. "Saya mencatat 10 posisi kementerian di bidang ekonomi dalam 4 tahun di duduki 27 orang, itu menunjukkan turn over begitu tinggi," ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas misalnya diduduki 3 orang. Padahal, Kepala Bappenas melakukan perencanaan jangka panjang.

"Jadi saya kira harus mengatakan pemerintah ke depan dan Prabowo sering kali mengatakan, nanti kalau mau mimpin pemerintah dari partai apapun kita cari yang terbaik," ujarnya.

Tentang hal itu, menunjukkan bahwa Jokowi tidak main-main dalam mengejar target kerja. Jika ada menteri yang kerjanya tidak becus, maka akan ia ganti. Itu bukan gaya baru, memang begitulah cara kepemimpinan Jokowi sejak di Solo dan Jakarta. Menteri itu kan bekerja untuk rakyat, maka harus dipilih yang terbaik dan terus dievaluasi.

Beruntung Jokowi tidak banyak memberi tempat untuk menteri titipan partai. Kalau iya, maka tidak mudah bagi Jokowi untuk membongkar pasang menteri ketika kerjanya tidak becus. Tidak mungkin pula Sudirman Said bisa jadi menteri karena ia bukan orang partai.

Sebaliknya, kalau Prabowo berkuasa, menurut pengakuan Sudirman Said di atas, akan memenuhinya dengan orang partai. Nanti kalau kerjanya tidak becus, sulit diganti, ujungnya kerja Pemerintah yang tersendat, rakyat yang dirugikan.

#JokowiLagi

Sumber

Share this post