Telak! Prabowo Sebaiknya Mundur Kata Fahri, Masak Kisruh Wagub DKI Saja Tak Bisa Diselesaikan

Kisruh perselisihan antara PKS dan Gerindra perihal kursi Wagub DKI belum juga tuntas sampai sekarang. Masing-masing tetap ngotot merasa paling berhak atas kursi yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno itu. Seperti kita ketahui Sandiaga Uno melepaskan jabatan Wagub DKI Jakarta karena mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo.

Kursi empuk yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno ini memang layak untuk diperebutkan. Karena kursi ini bukan kursi sembarangan. Bukan kursi wagub provinsi-provinsi lain. Tetapi Wagub DKI Jakarta yang kedudukannya hampir setara dengan posisi Menteri. Kursi Wagub DKI lebih bonafide dari kursi Wagub daerah lain tentunya.


Jadi, baik PKS mau pun Gerindra saling berebut kursi tersebut. Selain mempunyai lahan empuk juga akan mengangkat nama partainya di kancah perpolitikan Indonesia. Sehingga tidak heran kalau PKS dan Gerindra mati-matian mengincar kursi tersebut.

Berbagai alasan mereka kemukakan guna melegitimasi hak akan kursi Wagub DKI Jakarta. Masing-masing mempunyai argumen mengapa mereka berhak atas kursi Wagub DKI tersebut.

PKS menyatakan bahwa kursi Wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Uno itu adalah hak mereka. Hak ini telah dijanjikan oleh Prabowo ketika PKS mengikhlaskan Sandiaga Uno menjadi cawapres Prabowo. Padahal PKS sebenarnya adalah orang yang paling mempunyai kesempatan menjadi cawapres Prabowo.

PKS adalah partai pertama yang menyatakan diri mendukung Prabowo menjadi capres. Partai pertama yang menyatakan diri sebagai koalisi dari Prabowo. Tapi, PKS juga menghendaki bahwa posisi cawapres adalah dari kader mereka. Dan itu pun sudah menjadi pertimbangan dari Prabowo. Bahkan tak tanggung-tanggung PKS menyerahkan 9 nama untuk dipilih Prabowo menjadi cawapresnya.

Namun seiring berjalannya waktu masuklah PAN dan Demokrat ke dalam koalisi Prabowo. PKS pun tak punya nilai tawar lagi. Karena walau pun PKS keluar dari koalisi Prabowo, Prabowo tetap bisa mencalonkan diri. Karena dukungan PAN dan Demokrat sudah melewati ambang batas presidensial.

Nego-nego selanjutnya justru membuat PKS tambah terdesak. Kader-kader PKS mulai ditinggalkan oleh Prabowo meski pun sempat direkomendasikan oleh ijtima’ ulama GNPF. Tetapi cawapres lebih condong ke Demokrat. Dengan alasan logistik dari Demokrat lebih menjanjikan dari PKS yang justru meminta gelontoran logistik dari Prabowo.

Cerita akhirnya juga cawapres Prabowo juga bukan dari Demokrat. Karena penyedia logistik yang lebih besar justru datang dari kadernya sendiri yaitu Sandiaga Uno. Dan Sandi pun akhirnya menjadi cawapres Prabowo dengan imbalan Rp.1 triliun kepada PAN dan PKS begitu kata Andi Arief yang kecewa karena AHY tidak dijadikan cawapres oleh Prabowo.

Tetapi keikhlasan PKS terhadap pencalonan Sandiaga Uno menjadi cawapres Prabowo harus ada imbalannya. PKS meminta posisi Wagub DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Dan hal itu pun telah disetujui oleh Prabowo dan diaminkan oleh Fadli Zon.


Tetapi cerita belum selesai. Ternyata bukan hanya PKS yang menginginkan posisi Wagub DKI Jakarta. M. Taufik kader Gerindra pun menginginkan posisi tersebut. ‘Bagi M. Taufik kursi yang ditinggalkan oleh Gerindra harus kembali lagi ke Gerindra dan bukan malah diberikan kepada PKS. Kalau diberikan kepada PKS, lalu Gerindra dapat apa? Tidak ada! Karena Anies juga bukan dari Gerindra.

Kisruh ini tidak akan selesai-selesai. Dan sampai sekarang posisi Wagub DKI pun belum terisi. Dan sepertinya Gerindra memang sedang mengulur-ulur waktu. Kalau bisa masalah Wagub DKI ini ditunda sampai pilpres selesai. Dan Gerindra akan melihat bagaimana hasil dari pilpres tersebut.

Jika Prabowo memenangkan pilpres tentu kursi Wagub DKI ini dengan senang hati diserahkan kepada PKS. Tetapi kalau Prabowo kalah. Maka Gerindra akan tetap menghendaki jabatan Wagub DKI menjadi milik Gerindra. Meski pun PKS memperotesnya. Toh, hasil Pilpres sudah diketahui. Dukungan PKS sudah tidak diperlukan lagi. Jadi, Gerindra bisa menentukan sendiri apa yang akan mereka perbuat.

Skenario ini sepertinya diketahui oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah malah mengusulkan Prabowo lebih baik mengundurkan diri saja dari Gerindra. Agar masalah Wagub ini diserahkan kepada bawahannya saja. Prabowo tidak perlu terlibat.

Maksud dari Fahri Hamzah ini adalah lebih baik kisruh Wagub DKI ini cepat diselesaikan saja tak perlu menunggu sampai pilpres selesai. Biarlah bawahnnya saja yang mengurusi tak perlu Prabowo turun tangan sendiri.

"Malah kalau saya mengusulkan Pak Prabowo itu mengundurkan diri saja dari Gerindra. Itu lebih bagus sebenarnya. Biar itu (soal wagub) diurus yang di bawah saja," saran Fahri

Ya, terserah sajalah. Mana baiknya. Bagi saya sih yang penting PKS tidak ada lagi setelah pemilu ini.

Bukan begitu kura-kura?

#JokowiLagi

Sumber

Share this post