Koplak! Jurus Mabok Prabowo Turunkan Tarif Listrik Dimentahkan Tim Ahlinya Sendiri!

Penurunan tarif listrik dalam 100 hari pertama sesudah mereka dilantik, jika terpilih jadi presiden dan wakil presiden RI, adalah satu janji yang sering diobral oleh Prabowo dan Sandiaga. Semacam salah satu senjata andalan mereka ketika berkampanye di depan rakyat. Apakah janji ini bisa ditepati? Ternyata disanggah sendiri oleh salah satu pakar yang masuk dalam tim ahli Prabowo. Wkwkwk… Koplak!

"Saya tanya bisa enggak turunkan harga listrik, mereka hitung-hitung, saya tanya berapa lama? Tiga tahun? Endak pak. Dua tahun? Endak pak," kata Prabowo menceritakan dialognya bersama Rizal Ramli, dalam kampanye akbar hari Minggu kemarin (7/4) di GBK. "Satu tahun, saya kira minimal satu setengah tahun hitungan saya. Dia (Rizal Ramli) hitung-hitung dia katakan 'enggak pak. 100 hari pertama'," sambungnya Sumber. Sandiaga mengucap janji senada. "Listrik mahal atau murah? Harga-harga naik arau turun? Cari kerja gampang atau susah? Nah kalau jawabnya listrik mahal, harga naik dan susah cari kerja, 2019 kita ganti jadi listrik turun, harga stabil dan gampang cari kerja," kata Sandi saat berkampanye di Gedung Dome Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Namun demikian, baik Prabowo maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) masih merahasiakan strategi yang akan dilakukan agar bisa menyeret harga listrik. Selain itu, mereka juga tak merinci golongan mana yang akan menjadi prioritas: apakah golongan bersubsidi atau non subsidi Sumber.


Apakah omongan Rizal Ramli ini bisa dipegang? Belum pasti lah. Wong dia saja pernah salah kutip data kok, yang kemudian dia koreksi dengan data yang juga salah. Kredibel? Entahlah. Yang namanya pecatan mana ada yang kredibel. Oleh karena itu kita akan merujuk pada pakar dari Institute for Esential Services Reform (IESR). IESR merupakan sebuah organisasi “yang secara aktif melakukan advokasi dan kampanye untuk menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan energi masyarakat, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta keberlanjutan ekologi” (http://iesr.or.id/about/).

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, adalah salah satu dari 31 pakar yang disebut Prabowo sebagai Tim Ahli mereka. Prabowo memaparkan Tim Ahli ini menjelang debat capres kedua di bulan Februari lalu. "Mereka sudah menyatakan bahwa mereka bersedia untuk membantu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menyelesaikan masalah bangsa," ujar Prabowo dalam pidatonya di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 15 Februari 2019. Ke-31 pakar ini diklaim berada di barisan mereka dan memberi masukan terkait tema debat kedua Sumber. Namun, ini hanya klaim sepihak, karena dibantah sendiri oleh Fabby Tumiwa. "Sebagai intelektual dan profesional, selama ini saya memberi masukan kepada kedua paslon Capres dan tidak merasa menjadi bagian dari salah satu kubu. Sampai hari ini saya masih NON-PARTISAN (tidak menjadi bagian dari salah satu tim Capres dan partai politik). Saya menjaga independensi saya terhadap kedua Capres," ujar Fabby Sumber.

Kembali ke urusan janji penurunan tarif listrik dalam 100 hari pertama jika Prabo-San terpilih, Fabby Tumiwa memaparkan kekhawatirannya. Janji Prabowo itu dinilai berpotensi membahayakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Menurut dia, margin keuntungan yang diraih PLN saat ini terbilang rendah dari penjualan listrik, yakni hanya 2 persen. "Padahal butuh margin 10 persen sampai 12 persen supaya PLN bisa sehat. Jadi artinya tarif yang sekarang itu sebenarnya sudah terlalu murah," ucap Fabby. Biasanya, kata dia, tarif listrik akan dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Sejak awal tahun ini, pemerintah tak mengerek harga listrik, tapi justru memberikan diskon. Besarannya bervariasi dari 50 persen sampai 100 persen.

PLN juga sudah memberikan diskon untuk golongan 900 VA rumah tangga mampu (RTM) mulai awal bulan lalu dari tarif normal Rp1.352 per kilowatt hour (kWh) menjadi Rp1.300 per kWh. Hal ini lantaran terjadi penurunan harga minyak dan kurs dolar Amerika Serikat (AS). "Jadi sebenarnya PLN atau pemerintah sekarang sudah menurunkan tarif tapi lewat diskon, jadi ini sudah murah sekali," kata Fabby. Menurut dia, proses penurunan tarif listrik membutuhkan waktu yang tak sebentar. Situasi ini juga terjadi lantaran kebijakan butuh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika sebagian besar anggota DPR kontra, kata dia, maka sulit bagi pemerintah meloloskan keinginannya menurunkan tarif listrik.


Prabowo, kata dia, juga harus melihat Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan. Itu merupakan salah satu perhitungan tarif dasar listrik yang dikenakan kepada pelanggan. "Ini ilustrasi ya, misalnya BPP nya Rp100, awal jual Rp80 per kWh, tapi mau diturunkan lagi ke Rp70 per kWh. Harus ada tambahan untuk menutupi sampai Rp30 per kWh agar PLN tidak rugi," kata Fabby Sumber.

Lalu, kalau Prabowo mau mensubsidi penurunan tarif listrik agar tidak bikin bangkrut PLN, caranya bagaimana? Katanya nggak mau utang kan. Jadi anggaran mana yang dikorbankan buat subsidi listrik? Saya nggak yakin Prabowo tahu anggaran mana yang bisa diturunkan. Balik lagi ke asas kemarin tempe sekarang tahu. Di depan petani janji naikkan harga, tapi di depan emak-emak janjinya turunkan harga. Hantam kromo, semua ditelan! Tidak ada sama sekali prinsip tata kelolanya. Yang begini mau jadi presiden? #JokowiLagi aja!



(Sekian)

Sumber

Share this post