Fadli Zon Merasa Lebih Bawaslu, Minta Penghitungan Suara di Situng Dihentikan

Kalau pemain belagak jadi wasit, mungkin jadinya seperti Fadli Zon, sok berkuasa dengan mengatakan Situng KPU harus dihentikan karena akan menimbulkan keresahan rakyat. Rakyat mana yang disebutnya akan resah, toh hanya dirinya yang merepresentasikan rakyat resah.

Jelas saja resah karena terbukti quick count yang dirilis di hari pertama perhitungan suara sudah semakin mengemuka sebagai sama dengan hasil real count KPU.


Pernyataan Zon semakin aneh dan absurd ketika menyebut kesalahan input itu entah siapa yang melakukan, sepertinya dia sangat awam tentang dunia sistem informasi, karena kalau ditelusuri oleh sistem, petugas input yang melakukan kesalahan pasti bisa dilacak. Lalu apa pasalnya Fadli Zon merasa lebih KPU, sehingga berani menilai kesalahan input itu bukanlah kelalaian, melainkan salah satu bentuk kecurangan ?

Dengan meminta perhitungan suara melalui aplikasi situng dihentikan, sekali lagi Fadli Zon menempatkan dirinya lebih Bawaslu. Jadi ada dua pengakuan yang diketahui pada diri Fadli Zon, selain lebih KPU dia pun merasa lebih Bawaslu.

Mungkin kelak ketika dia ngotot mengakui kemenangan ada di pihaknya, dia pun kembali akan mengklaim lebih menang dibanding pemenang. Wah, berkali-kali tepuk jidat kita dibuatnya.

Wakil Ketua DPR yang juga Waketum Gerindra, Fadli Zon, mengatakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU bermasalah. Karena itu, Fadli Zon menyarankan situng dihentikan. "Kalau pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa situng itu memang sudah bermasalah, kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan," ujar Fadli di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Fadli mengatakan data dalam situng dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain itu, menurutnya, tidak diketahui siapa yang melakukan kesalahan input. "Karena ini akan menimbulkan keresahan, toh pada akhirnya yang akan menjadi hitungan itu adalah hitungan manual berjenjang," kata Fadli.

’Jangan sampai hanya gara situng yang salah hitung ini, ini membuat masyarakat menjadi resah. Karena kesalahan-kesalahan itu juga tidak jelas, siapa yang menginput, siapa yang memperbaiki, apakah ada sanksi bagi yang salah dalam menginput itu," sambungnya.

Fadli menyatakan kesalahan input data bukan merupakan sebuah kelalaian. Tapi Fadli menganggapnya sebagai bentuk kecurangan yang masif. "Bagi saya sih sebetulnya salah input itu adalah salah satu bentuk kecurangan ya, bukan kelalaian tapi kecurangan, karena salah inputnya ini cukup masif," kata Fadli.


Fadli menyebut sistem teknologi yang digunakan telah maju. Jadi, menurutnya, tidak boleh ada kesalahan dasar saat melakukan penginputan.

’Nanti kita lihat siapa yang melakukan ini dengan sengaja, siapa yang membiarkan ini terjadi, karena kalau sistemik itu kan seharusnya. Apalagi dengan perangkat teknologi kita yang sudah sangat maju, tidak boleh ada kesalahan yang paling dasar basic itu ya saya kira anak-anak sekolahan aja bisa gitu," kata Fadli.

Sebelumnya, KPU kembali mengingatkan situng bukan merupakan hasil resmi Pemilu 2019. KPU menyebut hasil resmi merupakan hasil penghitungan yang dilakukan secara berjenjang.

’Berbeda antara situng dan proses manual berjenjang, yang akan menjadi keputusan resmi hasil Pemilu 2019 adalah melalui mekanisme manual berjenjang," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Kamis (2/5).

Wahyu mengatakan penghitungan berjenjang ini dimulai dari tingkat TPS, kecamatan, hingga nasional. Penghitungan suara berjenjang, menurutnya, saat ini telah sampai pada tingkat kabupaten/kota. "Dimulai dari TPS, PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU RI. Saat ini sudah di tingkat kabupaten/kota," kata Wahyu. sumber : Fadli : Salah Input Itu kecurangan.

Mungkin perlu dijelaskan pada Fadli, bahwa situng itu kan sudah disepakati sebagai alat pemantau, atau bisa juga diposisikan sebagai pembanding, apalagi dengan dilampiri file C1 plano yang menjadi alat kontrol, jadi gampang sekali untuk mengoreksi kesalahan input di aplikasi.

Mungkin yang dipersoalkan Fadli Zon bukanlah pada kesalahan input, melainkan pada selisih suara Jokowi-Amin, kenapa tidak pernah didekati oleh jagoannya? Sebenarnya persoalan utamanya ada pada ketertinggalan pengumpulan suara, dan bukan pada masalah salah input.

Kalau hanya salah input, sejurus kemudian dikoreksi dengan menunjukkan bukti kebenaran yang diambil dari file C1 yang diunggah. Namun jika ingin mengubah jumlah suara menjadi dibalik seakan-akan kubu 02 yang unggul, itu yang tak mungkin.



Maka yang paling gampang adalah menghentikan penghitungan, sehingga perkembangannya terhenti, masyarakat tidak lagi berminat memonitor. Namun itupun tetap saja menyisakan persoalan. Ketika penghitungan suara terhenti, suara Jokowi tetap dalam keadaan unggul, jadi.... cara apa lagi yang bisa ditawarkan oleh Fadli Zon ?

Sumber

Share this post