Rusaknya Prabowo - Gerindra, Sama Koruptor Lunak, Sama KPK Keras!

Apakah Prabowo ini merupakan jelmaan Batman versi Indonesia, dengan berbagai modifikasi sesuai kelakuan dan kepribadiannya? Apakah kalau malam dia juga suka tidur bergelantungan sesuai dengan kebiasaan para pemujanya? Wait, wait, Batman atau Vampir ya? Seingat saya Batman kalau tidur sih normal. Makanya dia adalah pemberantas kejahatan, musuh para penjahat dan berandal, serta membela yang lemah. Dan tentu saja, Batman mengusung prinsip ketaatan terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kecuali di bagian cara menangkap penjahat. Namanya juga Dark Knight. Sementara kalau melihat kelakuan Prabowo dan gerombolannya, malah sebaliknya. Contohnya dalam mensikapi dan memberantas korupsi. Fokus dari tulisan ini.

Oleh karena ada unsur terbalik-balik itu lah, maka Prabowo dan gerombolannya lebih dekat dengan Vampir dan para kampretnya ketimbang Batman. Vampir mengisap unsur kehidupan dan merupakan tokoh jahat. Sikap Prabowo terhadap pelaku korupsi, lebih mencirikan seorang Vampir, terhadap para pembantu setianya. Jadi dalam hikayat Vampir itu, dia punya satu pembantu yang bukan dari golongan vampir, melainkan manusia biasa. Si manusia ini bertugas melancarkan segala kehendak jahat Vampir, ketika ada kendala teknis. Seperti ada sinar matahari di siang hari. Vampir kan nggak tahan kena sinar matahari tuh, jadi si pembantu yang manusia yang jalan dan beroperasi ke sana sini, buat sang junjungan.


Saya melihat ada kemiripan hubungan itu dengan hubungan antara Prabowo dan para koruptor. Masih ingat kan dengan kata-kata, “kalau korupsi nggak seberapa”? Tercermin sikap lunak Prabowo di sana. Apalagi yang baru dia ucapkan dalam kampanye akbar di GBK hari Minggu lalu (7/4). Prabowo Subianto mengusulkan uang pensiun untuk koruptor. Tujuannya, agar para koruptor ini tidak korupsi lagi. "Kita akan panggil koruptor-koruptor itu kita kan minta mereka tobat dan sadar. Kembalikanlah uang yang kau curi, ya boleh kita sisihkan dikit, bolehlah, " kata Prabowo. "Untuk dia pensiun? Berapa? Kita tinggalin berapa? 5 persen? 5 persen? 3 persen?" tanya Prabowo yang meminta pendapat para pendukungnya Sumber.

Harusnya kita tidak punya toleransi sama sekali terhadap kejahatan korupsi. Zero tolerance. Kalau nurutin hati saya sih, para koruptor itu harus dihukum mati, seperti di negara lain. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga heran dan tampaknya geram terhadap sikap Prabowo. “Kok malah memaafkan kayak begitu," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz. "Kalau taubat itu kan mekanisme urusan dia dengan Tuhan, jadi menurut saya mekanisme taubat seperti apa? Menurut saya masih terlalu kabur tawaran seperti itu. Justru harusnya dikongkretkan saja seperti memperkuat KPK, kemudian melakukan pembersian di sisi penegak hukum, kepolisian, kejaksaaan, itu menurut saya lebih tegas dan lebih kongkret, daripada konsep-konsep yang masih menerawang dan akan menimbulkan perdebatan," imbuhnya Sumber.

Bicara tentang KPK, di sini terlihat keterbalikan sikap Prabowo dan gerombolannya. Tahu kan bagaimana sikap Fadli Zon yang sangat menempel Setya Novanto, si tersangka korupsi e-KTP? Juga bagaimana Fadli Zon ingin menghapus mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), sampai memfitnah Ketua KPK Agus Rahardjo Sumber Sumber. Bahkan Fadli Zon ini pura-pura tidak tahu dengan aturan pelaporan secara berkala yang dikeluarkan oleh KPK. Padahal aturan itu sudah terpampang di website milik KPK.

https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara

https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/wajib-lapor-lhkpn/177-statistik/lhkpn/faq


Begitu mati-matiannya Fadli Zon ini tidak mau melaporkan harta kekayaannya. Dan, ternyata sikap ini seragam dengan sebagian besar anggota DPR RI lainnya dari Fraksi Gerindra. Diungkapkan oleh KPK, ternyata anggota DPR dari Partai Gerindra adalah yang paling sedikit melaporkan LHKPN. Dilansir katadata.co.id, KPK mencatat, hanya 39,13 % atau 27 anggota DPR RI dari partai Gerindra yang menyampaikan LHKPN hingga hari Senin kemarin (8/4). Tingkat pelaporan ini merupakan yang terendah dibanding partai politik lainnya di DPR. Saat ini, ada 69 anggota DPR dari partai Gerindra. Dari jumlah tersebut, ada 42 anggota yang belum menyampaikan LHKPN hingga Senin (8/4) pukul 08.27 WIB.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, LHKPN merupakan instrumen penting untuk menguji apakah calon anggota legislatif (caleg) jujur atau tidak. Menurut Pahala, kepatuhan anggota DPR menyampaikan LHKPN bisa menjadi ukuran atas komitmennya bila ingin mencalonkan diri lagi. "Ini bukan masalah lapor-melapor LHKPN, tapi bukti komitmen dari legislatif," kata dia Sumber. Padahal LHKPN merupakan ujung tombak pencegahan korupsi.

Kenapa Prabowo dan Gerindra memakai logika terbalik dalam upaya memberantas korupsi? Seolah-olah menggelar karpet merah untuk menyambut para koruptor, sedangkan untuk KPK mereka malah mempersiapkan perisai dan pagar tinggi. Apakah hanya demi menggalang suara, hingga para penjahat pun dirayu untuk memilih Prabowo. Gilaaaak! Kalian memang “Vampir”! Demikian kura-kura, #JokowiLagi



(Sekian)

Sumber

Share this post