Membongkar Drama Anies – Fahri Soal Ibu Kota Pindah, Ujung-Ujungnya Duit?

Apa yang terjadi di depan publik bukan berarti yang sebenarnya. Bisa saja merupakan drama yang dimainkan untuk kepentingan dan tujuan tertentu. Dengan berbagai fakta, tulisan ini berusaha mengungkap drama yang dimainkan oleh Fahri Hamzah dan Anies Baswedan terkait soal pemindahan ibu kota.

Kita tahu bahwa Presiden Jokowi sudah sounding soal pemindahan ibu kota sejak beberapa bulan lalu. Wacana ini harusnya mengagetkan bagai petir menyambar di telinga Gubernur DKI Jakarta Anies. Namun, reaksi Anies tergolong biasa-biasa saja. Yang ngamuk dan ngompor-ngomporin justru Fahri Hamzah. Sebelum sampai ke sana, saya perlu mengingatkan kembali bahwa Jokowi adalah sosok yang keras kepala. Kalau beliau sudah memutuskan sesuatu, pantang untuk menyerah. Nah, rencana pemindahan ibu kota ini saya yakin adalah rencana yang sudah matang di dalam kepala Jokowi. Tidak akan berubah. Memang perlu membuat peraturan baru yang harus digolkan di DPR RI. Kita tahu sendiri komposisi di DPR RI tahun 2019 – 2024 itu mayoritas dipegang oleh partai-partai koalisi pengusung Jokowi. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa soal pembuatan peraturan perundang-undangan baru bukan merupakan masalah besar bagi Jokowi.


Kita juga menyaksikan progress yang terus berjalan. Kegiatan-kegiatan pemerintah menunjang rencana ini. Misalnya soal perincian anggaran, sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan, hingga presentasi dari para gubernur calon lokasi ibu kota yang baru. Ini sudah berjalan, maju. Jokowi tidak pernah mundur.

Oleh sebab itu, ketika Fahri Hamzah berkoar-koar mempertontonkan ketidaksetujuannya soal pemindahan ibu kota ini, saya jadi curiga bahwa hal ini hanyalah drama. Drama untuk menutupi hal lain. Urusan ibu kota pindah memang urusan nasional. Kalau dijadikan polemik, pasti akan heboh dan ramai. Gampang kok cari-cari alasan buat dijadikan dasar untuk menentang rencana ini. Salah satunya dari sejarah, seperti yang dilakukan oleh Fahri yang menyebut ibu kota adalah warisan dari Bung Karno. Bahwa orang yang paling bertanggung jawab jika ibu kota pindah bukanlah Presiden Jokowi, melainkan gubernur Anies Sumber Sumber. Fahri pun menyinggung anggaran pemindahan ibu kota di dalam cuitannya, “Bangun rumah korban bencana belum selesai..mau bangun ibukota 500T...”

https://twitter.com/Fahrihamzah/status/1156712456162385920

Memangnya Fahri ini siapa? Dia tidak lagi jadi anggota DPR dalam periode 2019 – 2024. Pemimpin atau petinggi partai juga bukan. Secara politis, bisa dikatakan bahwa Fahri ini tidak punya kekuatan apa pun ketika berhadapan dengan Presiden Jokowi. Sehingga, ketika dia ribut sendiri, itu hanya lah sebagai konsumsi publik saja. Sekedar drama di depan publik. Pertanyaannya adalah, buat apa?

Sekarang kita lihat Anies. Selama ini reaksi Anies nampak santai menanggapi rencana Jokowi. Padahal ketika dalam pidato tahunannya Presiden Jokowi menyentil soal kunjungan kerja ke luar negeri, Anies langsung panas menimpali. Langsung membalas dengan bicara soal kemampuan berbahasa asing, mirip dengan narasi yang kerap dibawakan oleh para buzzer pendukung Anies di media sosial. Padahal kalau ditimbang-timbang secara politik, rencana pemindahan ibu kota merupakan pukulan telak terhadap ambisi Anies nyapres di 2024.

“Bahkan arahan dari Pak Presiden memang, Bank Indonesia (BI) kemudian lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis perekonomian akan tetap di Jakarta. Jadi sebagai pusat kegiatan perekonomian, kota ini jalan terus,” demikian kata Anies bagai anak manis yang menuruti apa pun kata bapaknya Sumber. Sementara itu 2 hari sebelumnya di forum ILC, kembali Fahri Hamzah mengompori Anies soal pemindahan ibu kota ini. Dia menyebut Presiden Jokowi tidak berkoordinasi dengan DPR terkait rencana ini. Hingga Gubernur DKI Anies pun tidak tahu. "Dan juga, Gubernur Jakarta ini enggak tahu-menahu tentang rencana ini, enggak tahu-menahu… Dan juga kalau ditanya Mister Anies Baswedan ini, 'Sampeyan ngerti enggak kenapa ibu kota ini pindah?' Dia enggak ngerti juga," kata Fahri Hamzah Sumber.

Saya pun curiga adanya unsur lain yang berusaha ditutupi oleh keduanya. Urusan duit kah? Seperti yang disebutkan oleh bibib Wagiman seleb Twitter, “Yang bukan saudaramu dalam keimanan mereka adalah saudaramu dalam anggaran” Sumber. Kata-kata ini lah yang menginspirasi saya untuk mencari anggaran di balik drama. Dan ketemu!


Yang “membocorkan” adalah Bappenas. "Tadi siang rapat di Pak Wapres dihadiri juga oleh Gubernur DKI, salah satunya kita membahas dari usulan DKI lebih dari Rp 500 triliun untuk membenahi Jakarta baik dari segi transportasi lingkungan, perumahan dan juga air bersih," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro hari Selasa lalu (20/8) Sumber. Soal anggaran satu ini minim pemberitaan. Saya temukan satu lagi beritanya pada bulan April silam, yang mengungkap juga dari Bapennas. Yakni soal pengajuan anggaran Rp 571 triliun yang diajukan Anies Sumber.

Masih ingat kasus bambu getah getih di Bundaran HI? Yang kata Anies anggarannya Rp 550 juta, sementara kata seniman yang membuatnya, biaya produksinya tidak sampai Rp 300 juta. “…Dimakan sama siapa juga saya enggak tahu," tutur Joko Avianto Sumber. Lalu bambu pun diganti dengan batu Gabion yang memakan anggaran Rp 150 juta Sumber. Seorang netizen membeberkan hitung-hitungan ongkos produksi yang jauh sekali di bawah Rp 150 juta. “Iseng2 gue liat ToPed, Harga kawat batu Gabion cm Rp 225 rb dgn spek 2x1x0.5 m.jika yg di butuhkan 3x3x2 m jadi berapa ya?? Jika isinya menggunakan batu gunung dgn harga 600rb/m3,kalo butuh 4m3 coba hitung deh berapa? Pertanyaanya kenapa sampai 150 juta pak @aniesbaswedan ??” tulis @BuuloloArianto.

https://twitter.com/BuuloloArianto/status/1164769948079493120

Kemudian dihitung benar-benar dan diberikan kesimpulan bahwa ongkos materialnya hanya sekitar Rp 6,5 juta!



Wow, urusan duit jutaan saja bisa kena markup segitu besar? Apalagi urusan duit uang mencapai Rp 500 triliun? Fahri menyebut angka yang sama dalam cuitannya, namun itu mengacu pada anggaran ibu kota pindah. Padahal di depan hidungnya, di Jakarta, anggaran sebesar itu, yang lebih besar malah, akan ada di tangan Anies. Sementara anggaran kepindahan ibu kota itu tepatnya Rp 466 triliun, lebih kecil daripada anggaran Anies, dan adanya di tangan Jokowi yang pasti aman terjaga. Jadi, apa ini? Drama besar buat mengalihkan isu? Seakan-akan Fahri menentang keras rencana Jokowi? Seakan-akan Anies pasrah dengan keputusan Jokowi? Pokoknya dibuat ribut-ribut dulu. Nanti ribut-ributnya terbawa ke Kalimantan, sementara duit besarnya ada di Jakarta? UUD, ujung-ujungnya duit? Demikian kura-kura….



(Sekian)

Sumber

Share this post